“Sangat mengkhawatirkan jika kemudian kepala BIN merupakan orang partai, ketua umumnya pula. Siapa pun dia yang menjadi ketua umum partai kemudian diberikan mandat presiden untuk menjadi kepala BIN, maka kita lihat saja hasilnya,” kata Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana.
Atas tindakan itu, KAMMI menilai Jokowi telah melanggar janji kampanyenya sendiri yang menyebut tidak akan bagi–bagi “kursi”. Selain itu, dikhawatirkan pula Jokowi bakal menggunakan BIN sebagai alat tukar politik.
“Ini adalah kesalahan fatal, karena kedudukan BIN seharusnya sebagai alat negara dalam hal pertahanan, bukan kepentingan politik. Posisi Sutiyoso sebagai ketua partai sangat riskan dengan kepentingan politik jika ia juga memagang jabatan kepala BIN,” papar Andriyana.
Berdasarkan Undang–Undang Intelijen, terang Andriyana, BIN memiliki tugas, fungsi, dan wewenang amat vital, meliputi pengkajian hingga penyadapan. BIN juga mempunyai fasilitas memadai dan bisa mengakses hingga ke pelosok daerah.
“KAMMI berharap itu semua nanti tidak disalah gunakan. Oleh karena itu, KAMMI juga mendesak agar ada pertimbangan lebih lanjut tentang pencalonan tunggal kepala BIN ini,” imbuhnya.
Selain itu, Andriyana menilai ada rekam jejak masalah kemanusiaan yang melibatkan Sutiyoso.
“KAMMI sangat tidak mengharapkan gaya yang sama kembali diberlakukan oleh BIN ke depannya,” simpulnya.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Barri Pratama menambahkan, tugas utama KAMMI ialah mengingatkan pemimpin yang zalim. Kesalahan Jokowi akan semakin besar jika tidak diingatkan.
“Sejak awal menjabat, banyak hal menjadi catatan KAMMI, termasuk isu kebijakan penunjukan calon tunggal Kepala BIN yang baru sangat mengecewakan. Ini penting mengingat peran vital BIN sebagai alat negara,” tutupnya.
0 komentar:
Posting Komentar